Announcement:

Bergabunglah Bersama Kami di Subang Grey Hat

Latest Updates

View More Articles

Rabu, 09 April 2014

Foto Pesawat Kepresidenan Indonesia yang Baru

Jakarta - Pesawat kepresidenan milik Indonesia akhirnya tiba di Bandara Halim Perdanakusumah, Jaktim. Pesawat itu mendarat dengan mulus di landasan.

Pesawat berjenis Boeing Boeing Business Jet (BBJ)-2 itu landing pukul 10.10 WIB, Kamis (10/4/2014). Warnanya biru dan putih. Bendera merah putih terlihat di bagian ekor pesawat.

Tulisan 'Republik Indonesia' tampak jelas di bodi pesawat. Lalu ada logo Garuda di bagian kepala pesawat, di kiri dan kanan. Gambar bintang yang dikelilingi padi dan kapas di bawah jendela pilot.

Rencananya, acara penyambutan pesawat seharga US$ 91,2 juta itu digelar di Base ops Lanud Halim Perdanakusumah.

Presiden SBY pernah menjelaskan, keinginan penggunaan pesawat Kepresidenan ini sudah lama. Pertimbangannya bila menyewa pesawat Garuda, ongkosnya mahal. Belum lagi penyewaan itu bisa mengganggu jadwal Garuda.

"Untuk kepentingan efisien, jangka menengah dan panjang, agar digunakan setiap saat tanpa ganggu jadwal Garuda, maka adakan pesawat sendiri," kata SBY awal tahun 2012 lalu.

BBJ-2 sempat dikabarkan akan tiba Agustus 2013 lalu. Selama ini pihak kepresidenan menyewa pesawat jenis 737-800 NG untuk penerbangan domestik. Sedangkan untuk jarak jauh atau internasional menggunakan pesawat pabrikan Airbus jenis A330.
Foto Pesawat Kepresidenan Indonesia yang Baru









Pesawat baru kepresidenan dijadualkan tiba di Halim Perdanakusuma

Pesawat baru kepresidenan untuk operasionalisasi Presiden Republik Indonesia dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, dan diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Berdasarkan data yang dihimpun Antara di Halim, pesawat jenis Boeing Business Jet 2 (BBJE 2) memiliki dua mesin CFM56-7.

Selain itu, pesawat yang tahun manufakturnya adalah pada 2013 memiliki kemampuan terbang dengan ketinggian maksimum diperkirakan dapat mencapai hingga setinggi 41.000 kaki.

Tingkat ketahanan pesawat bisa mencapai sekitar 10 jam dengan kecepatan jelajah maksimum 0,785 mach dan kecepatan maksimum 0,85 Mach.

Jangkauan jelajah maksimal dari pesawat kepresidenan RI itu dapat menjangkau hingga sekitar 4.620 nautical miles atau 8.556 kilometer.

Ukuran pesawat tersebut memiliki panjang badan 38 meter dan tinggi pesawat 12,5 meter serta rentang sayap hingga 35,79 meter.

Pesawat kepresidenan bisa memuat hingga mencakup 2 VVIP Class (State Room), 4 VVIP Clas Meeting Room, 12 Executive Area, serta 44 Staff Area.

Pembelian pesawat itu diperkirakan mencapai hingga sekitar 91,2 juta dolar AS atau sekitar Rp820 miliar.

68 Tahun TNI siap Mengawal Indonesia




Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh, namun menyiapkan diri untuk siap perang, adalah langkah yang cerdas untuk menjamin situasi damai," begitulah Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI IB Putu Dunia, pernah menyatakan tentang jajaran matra udara TNI itu. 

Rabu besok (9/4), TNI AU akan memperingati hari jadinya yang ke-68 dalam satu upacara militer sederhana yang dipusatkan di pelataran apronSkuadron Udara 2 dan Skuadron Udara VIP 17, Pangkalan Udara Utama Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Peringatan kali ini cukup berbeda ketimbang yang pernah terjadi, karena bertepatan dengan hari Pemilu Legislatif 2014, yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Hanya ada parade dan defile pasukan TNI AU dari berbagai kesatuan. 

Namun bukan itu penyebab upacara ini menjadi lebih sederhana ketimbang yang selama ini terjadi, melainkan karena TNI AU ingin tetap sederhana di tengah kesiapannya membenahi diri seiring kedatangan banyak arsenal baru. 

Civis Pacem Parabellum, bersiaplah perang jika ingin damai, satu ungkapan klasik dalam bahasa Latin yang kerap relevan pada segala jaman. Ini sering menjadi "panduan" doktrin pertahanan banyak negara dalam segala jaman. Dengan begitu, pernyataan Dunia bermakna sangat dalam. 

Dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, kata Kepala Dinas TNI AU, Marsekal Pertama TNI Hadi Tjahjanto, tantangan yang dihadapi TNI AU makin berat. Kemajuan teknologi semakin pesat, dan peran kekuatan udara dalam perang modern semakin diperlukan. 

Untuk itu profesionalitas, soliditas dan sinergitas diperlukan untuk menghadapi tantangan tersebut dan TNI AU siap menjaga stabilitas nasional, kedaulatan serta keutuhan Indonesia. 
  
"Apabila diukur dengan kekuatan dan kemampuannya dalam mempertahankan wilayah, TNI AU mempunyai sejarah panjang dalam menjaga wilayah dirgantara. Minimum Essensial Force merupakan kebijakan yang tepat diambil TNI AU," kata dia. 

Seiring dinamika pembangunan nasional dan perkembangan lingkungan strategis. Diharapkan melalui pelaksanaan Perencanaan Strategis Lima Tahunan, pertumbuhan dan perkembangan TNI AU ke depan mampu mewujudkan kekuatan itu.  
 
Tahun 2014 merupakan tahun persenjataan dan peralatan perang TNI, termasuk TNI AU. Pembangunan kekuatan udara dalam rencana strategis 2010-2014, melalui memodernisasi arsenal, berupa penambahan enam unit baru Sukhoi Su-27/30MKI Flanker, dan 24 unit F-16 Blok 25 Fighting Falcon hibah Garda Udara Cadangan Amerika Serikat.

Termasuk 16 unit EMB-314 Super Tucano, 16 unit baru latih tempur Korea T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan (Indonesia pemakai pertama di luar Korea Selatan), sembilan unit pesawat angkut CN-295 dan dua unit CN-235.

Masih ditambah satu unit Cassa C-212 Aviocar, dan tiga unit helikopter NAS-332 Super Puma plus enam unit helikopter tempur/SAR EC-725 Cougar dari Aerospatiale, Prancis. Kehadiran pesawat angkut berat multi guna C-130 Hercules sangat vital, karena itulah tawaran hibah sembilan unit C-130 Hercules dari Angkatan Udara Australia tidak ditolak. Beberapa telah datang.

Untuk menyiapkan penerbang, TNI AU juga telah mengganti jenis pesawat latih T-34 C Mentor Charlie dan AS-202 Bravo dengan pesawat generasi baru Grob G-120 TP dari Jerman. 

Sebelumnya juga telah menerima pengoperasian pesawat latih KT-1B Wong Bee dari Korea yang telah digunakan untuk Tim Aerobatik Jupiter” sebanyak satu skadron yang telah mengukir prestasi di beberapa airshow internasional.

Selain itu, di tahun ini TNI AU juga akan menambah armada pesawat terbang tanpa awak (UAV)  untuk operasi pemantauan perbatasan yang dipusatkan di Pangkalan Udara TNI AU Supadio, Pontianak.

Dalam sebuah sistem pertahanan, dibutuhkan pertahanan berlapis yang menurut teori terdiri dari, radar, peluru kendali, pesawat tempur sergap dan meriam penangkis serangan udara dan TNI AU telah menambah tiga baterai/enam unit penembakan anti serangan udara buatan Rheinmetall Air Defence Switzerland untuk satuan-satuan Korps Pasukan Khas TNI AU.

Juga ditempatkan beberapa radar di kawasan timur Indonesia untuk menutup dan memonitor pergerakan pesawat asing yang terbang melintas tanpa ijin. Keperluan lain yang tidak kalah pentingnya adalah pengadaan peluru kendali tambahan sebagai daya penggentar terhadap kekuatan negara asing yang ingin memasuki wilayah udara nasional Indonesia.

Seiring dengan pesta demokrasi yang tengah digelar tahun ini maka TNI AU juga akan memberi penampilan terbaiknya kepada rakyat Indonesia, sebagai bentuk kesiapan mereka mengawal Indonesia. 

Negara merugi Rp1,5 triliun atas kasus faktur pajak


Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan mencatat kerugian pendapatan negara atas kasus-kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sejak 2008 hingga 2014 mencapai Rp1,5 triliun.

"Data tim intelijen dan penyidikan Ditjen Pajak menunjukkan faktur pajak menjadi kasus yang paling mendominasi dilihat dari jumlah kasusnya meski nilai kerugiannya lebih kecil dibanding kasus lain pajak," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, dalam jumpa pers di Jakarta, Senin.

Kismantoro mengatakan jumlah kasus faktur pajak sejak 2008 sampai 2014 mencapai lebih dari 100 kasus. 

"Kami akan membangun sistem pemberian nomor faktur pajak keluaran. Setiap pengusaha kena pajak yang akan menjual barang dan/atau jasa akan mengakses sistem itu," kata Kismantoro tentang pencegahan kasus faktur pajak.

Ditjen Pajak, lanjut Kismantoro, akan menerapkan sistem penomoran pajak secara dalam jaringan (online) itu pada April untuk sejumlah wajib pajak yang menjadi percontohan.

"Saya belum konfirmasi tanggalnya. Tapi, kami telah punya penjatahan nomor faktur pajak untuk wajib pajak secara manual sejak Juni 2012," katanya.

Pada Kamis (3/4), Ditjen Pajak bekerjasama dengan Bareskrim Polri menangkap pelaku penerbit pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dengan inisial Z alias J alias B di Jakarta Timur.

Penerbit pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya itu menggunakan nama perusahaan PT SIC, PT IGP, PT GIK, PT BSB, PT KGMP, PT BIS, PT BUMP, PT CDU, PT MNJ, PT SPPS, dan PT PML sejak 2003 hingga 2010.

Ditjen Pajak mencatat tindakan pelaku Z alias J alias B merugikan negara sebesar lebih dari Rp247 miliar. 

2014 Hutang Indonesia Mencapai Rp2.400 Triliun

HUTANG Indonesia mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 ini, hutang luar negeri negara yang dihuni sekitar 230 juta nyawa manusia mencapai  Rp 1.937 triliun atau naik sekitar Rp 600 triliun dalam waktu kurang dari 5 thn. "Untuk 2012, hutang Indonesia bertambah Rp 134 triliun," tulis aktivis LSM Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat) Mustar Bonaventura dalam rillisnya yang diterima PelitaOnline di Jakarta, Jum'at (10/2). Menurut Mustar, bertambahnya hutang luar negeri itu sangat ironis. Betapa tidak, lanjut Mustar, pada tahun yang sama, Indonesia juga harus mengeluarkan uang untuk membayar bunga hutang sebesar Rp 122 triliun atau hanya selisih Rp 12 triliun dari hutang yang didapatkan. "Dengan demikian bunga yang dibayarkan tahun ini mencapai 90% dari hutang yang didapat," katanya. Dikatakan Mustar, jika hari ini Indonesia berani menghentikan hutang baru dan mulai membayar cicilan sebesar Rp 50 triliun atau Rp 1,1 triliun perminggu maka untuk melunasi hutang pokoknya saja Indonesia butuh waktu 40 tahun. Tetapi jika yang dilunasi berikut dengan bunganya maka kemungkinan hutang itu lunas 100 tahun dari hari ini, yaitu pada tahun 2112. Dengan hitungan itu, maka Indonesia baru bisa bebas hutang di tigas  generasi kedepan. Apakah menghentikan hutang dan disiplin penghematan anggaran mampu dilakukan SBY?" tanya Mustar. Namun Mustar mengaku bahwa hal tersebut sesuatu yang tidak mungkin. Sebab, katanya, jika di bandingkan dengan total hutang dari tahu 1945 hingga 2007 yang berjumlah Rp 1300 triliun, maka hutang yang dibuat SBY dalam waktu lima tahun terakhir ini setara dengan 50% hutang Indonesia selama 67 tahun. "Disisi lain jika dilihat dari pola hidup mewah pejabat seperti pernikahan Ibas - Aliya yang capai Rp 40 Milyar atau biaya Rapat Kabinet sebesar Rp 30 Milyar pertahun serta pejabat maupun kader Partai Demokrat yang terlibat korupsi, maka sulit diharapkan SBY sanggup disiplinkan penghematan besar-besaran di semua sektor," katanya. Menurut Mustar, jka berangkat dari pertimbangan dan perbandingan hutang dari setiap presiden dalam waktu 67 tahun dan besaran hutang yang dibuat SBY dalam lima tahun serta pola hidup mewah dan korup pejabat era SBY, bisa disimpulkan bahwa penghentian atau pengurangan hutang hanya bisa terjadi  jika SBY segera diganti. "Jika SBY tidak diganti maka tahun 2014 hutang Indonesia dengan bunganya bukan tidak mungkin akan mencapai bahkan lebih dari Rp 2.400 triliun," katanya.

Selasa, 08 April 2014

Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan yang didirikan pada 20 Juli 1998. Saat itu pimpinan Partai dengan struktural presidium dijabat oleh Presiden Nurmahmudi Isma'il yang kini menjadi Wali Kota Depok, Jawa Barat.

Namun, setahun menjelang Pemilu 2004, PK sadar bahwa tabungan suara yang diperoleh saat Pemilu 1999 tidak  cukup untuk memenuhi syarat berlakunya batas minimum keikut-sertaan parpol (electoral threshold). Akhirnya, PK memutuskan untuk berganti nama atau bergabung kepada induk baru yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada 3 Juli 2003, PKS resmi berdiri setelah berhasil menyelesaikan seluruh proses verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM (dulu bernama Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota).

Pada Pemilu 2014, PKS dianggap memperoleh peningkatan suara yang cukup signifikan yakni 8.325.020 suara dengan 45 kursi di DPR. Peningkatan perolehan suara itu diprediksi karena sikap PKS yang menjadi oposisi dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Presiden PKS saat itu Hidayat Nur Wahid juga terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan jabatannya di struktural partai digantikan Tifatul Sembiring.

Setelah Pemilu 2004, PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan. Pada Pemilu 2009 perolehan suara PKS justru menyusut menjadi 8.206.955, namun jumlah kursindi DPR meningkat menjadi 57 kursi di DPR.

Tifatul yang ditunjuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika, digantikan Luthfi Hasan Ishaq. Namun Luthfi terlibat kasus suap impor daging, dan akhirnya diganti oleh Anis Matta, yang sebelummnya menjabat Sekretaris Jenderal.

Pada Pemilu 2009, PKS memperoleh 7,88 persen suara atau sekitar 8.206.955 suara. Menyongsong Pemilu 2014, PKS yang bernomor urut tiga ini, telah melaksanakan sistem Pemilihan Raya yang sebelumnya hanya digunakan untuk memilih Majelis Syura.

Sistem Pemira ini dimaksudkan untuk memunculkan bakal calon Presiden partai yang pada tahap pertama dipilih berdasarkan aspirasi kader dan Pengurus Wilayah. Tahap

selanjutnya, nama-nama bakal capres yang telah mengerucut akan diuji elektabilitasnya oleh survei.

Pengurus
Presieden: Anis Matta
Sekretaris Jenderal: Taufik Ridho
Bendahara: Mahfudz Abdurrahman
Ketua Dewan Syura: Hilmi Aminuddin

Alamat Kantor DPP : Jl. TB. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 21520
Telp : 021- 78842116
Fax : 021- 78846456
E-mail : setjen.dpp@pks.or.id
Situs  http://www.pks.or.id/
Twitter : @PKSejahtera

Anis Matta sapa massa PDIP di Boyolali

 Anis turun dari bus rombongan tim kampanye di Jalan Solo--Semarang, Boyolali, Jawa Tengah, di mana lalu lintas tersendat karena massa PDIP berkonvoi kendaraan...
Solo, Jateng (ANTARA News) - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta sempatkan menyapa massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam perjalanannya menuju Salatiga, Sabtu.

Anis turun dari bus rombongan tim kampanye di Jalan Solo--Semarang, Boyolali, Jawa Tengah, di mana lalu lintas tersendat karena massa PDIP berkonvoi kendaraan di hari terakhir kampanye terbuka yang dijadwalkan KPU di Boyolali, Jateng.

Massa yang duduk di pinggir jalan spontan menghampiri Anis Matta dan meminta untuk berfoto bersama.

"Yang amanah ya, Pak," ujar salah satu peserta kampanye berkaus dengan logo banteng moncong putih yang menolak disebutkan namanya.

Mendengar perkataan tersebut Anis Matta hanya tersenyum dan mengangkat jempolnya, sembari tetap melayani permintaan foto bersama.

Anis Matta menuju Salatiga usai menjadi juru kampanye di GOR Manahan Solo, Jateng.

Untuk wilayah Jawa Tengah sendiri, PKS menargetkan sepuluh kursi DPR RI.

Pada 2009 lalu, PKS berada di posisi keempat dengan tujuh kursi dari perolehan suara di sepuluh Daerah Pemilihan (Dapil) Jateng. 

Selama periode kampanye terbuka yang dijadwalkan KPU pada 16 Maret hingga 5 April, Anis Matta telah berorasi di Lampung, Padang, Medan, Makassar, Bandung, Balikpapan, Surabaya, Bengkulu, Banjarmasin, Palu, Denpasar, Solo, Salatiga, dan Semarang.

Copyright @ 2014 SGH. Designed by Subang Grey Hat | Love for Subang Grey Hat