Perairan Natuna Rawan di Klaim Negara Asing ~ SGH

Pulau Terluar Indonesia Rawan
Selain
Natuna, ternyata masih ada puluhan pulau terluar
Indonesia yang rawan diklaim oleh negara lain karena
posisinya yang sangat strategis.
"Pertahanan laut kita harus kuat mengingat saat ini dari
17.499 pulau yang dimiliki Indonesia, terdapat 92 pulau
terluar dan 12 pulau di antaranya merupakan pulau-pulau
strategis yang tersebar di sepanjang perbatasan dengan
negara tetangga," kata anggota Komisi I DPR,
Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta, Kamis
(13/3/2014).

Pulau-pulau terluar tersebut, sambung dia, digunakan
sebagai titik-titik batas terluar pengukuran batas wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Terkait
dengan fungsi pertahanan dan keamanan negara,
kedudukan pulau terluar merupakan beranda nusantara
yang harus terus dipantau dan diawasi," ingatnya.
Seperti diberitakan, China memasukkan sebagian wilayah
perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
ke dalam peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan
Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan,
Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Klaim sepihak tersebut terkait sengketa Kepulauan Spratly
dan Paracel antara China dan Filipina. Sengketa ini, akan
berdampak besar terhadap keamanan laut Natuna.
Ia menjelaskan, China telah menggambar peta laut Natuna
di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya dengan
sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan gambar
tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru milik
warga China.

Kekayaan Alam Laut Natuna
Pemerintah diminta bersikap tegas terhadap pemerintah
China yang telah mengklaim wilayah perairan Natuna
sebagai wilayah laut mereka.
Klaim sepihak ini terkait sengketa Kepulauan Spratly dan
Paracel antara negara China dan Filipina.
"Sengketa ini akan berdampak besar terhadap keamanan
Laut Natuna. Adalah sebuah keniscayaan kita memperkuat
sistem pertahanan kita di kawasan," kata anggota Komisi I
DPR, Susaningtyas Kertopati kepada Okezone di Jakarta,
Kamis (13/3/2014).

Bukan tanpa alasan China mengklaim kawasan Natuna
tersebut. Menurut perempuan yang akrab disapa Nuning
ini, China tergiur dengan kekayaan alam yang ada di
Natuna. "Tentu saja China sangat 'ngiler' dengan sumber
daya alam yang terkandung di kawasan Natuna yang
sangat kaya," sambungnya.

Oleh sebab itu, anggota Fraksi Partai Hanura ini meminta
pemerintah bersikap tegas terhadap China untuk
mempertahankan kedaulatan bangsa. "Suhu politik
diplomasi sudah pasti akan memanas bila kita
mempertahankan Natuna sebagai wilayah kita. Tapi
Indonesia tak boleh gentar," harapnya.
China memasukkan sebagian wilayah perairan laut
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, ke dalam
peta wilayah mereka. Hal tersebut diungkapkan Asisten
Deputi I, Bidang Dokrin Strategi Pertahanan, Kemenko
Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini.
Agar Natuna Tak Senasib dengan Sipadan & Ligitan
Negara
China memasukkan sebagian wilayah perairan laut
Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, masuk ke
dalam peta wilayahnya.

Hal itu membuat geram juru bicara presiden pada era
Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi.
Menurutnya, keberanian Pemerintah China mengklaim
wilayah Indonesia, dipicu ketidakmampuan pemerintah
Indonesia untuk mengatasi berbagai masalah di dalam
negeri, terutama hukum dan ekonomi.
"Hal itu membuat citra pemerintahan kita di luar negeri
(internasional) jadi anjlok, merosot. Ditambah dengan
lemahnya figur menteri luar negeri yang berkelas staf,
membuat RI tidak dihormati. Itulah sebabnya pihak luar,
apalagi negara sedigdaya China, benar-benar meremehkan
Indonesia," ujar Adhie kepada Okezone, Jumat
(13/3/2014).

Hal itulah sebabnya tanpa sungkan sedikitpun, kata dia,
Republik Rakyat China (RRC) berani mengakui kawasan
Natuna sebagai wilayahnya. "Untuk mencegah agar nasib
Natuna tidak seperti Sipadan dan Ligitan yang kini
dianeksasi Malaysia, maka kita harus memiliki Menlu yang
berkarakter pejuang, seperti para diplomat kita di masa
lalu," tuturnya.
Pemerintah, lanjut dia, harus mengombinasikan diplomasi
dengan perdagangan. Maksudnya, perdagangan China
yang surplus atas Indonesia harus digunakan untuk
menekan china agar tidak bersikap 'aneh-aneh' dengan
Natuna.
"Tanpa keberanian memadukan gerakan ekonomi/
perdagangan dengan ketahanan NKRI, maka hanya tinggal
menghitung hari Natuna jadi milik RRC," pungkasnya.
Sebelumnya Asisten Deputi I, Bidang Dokrin Strategi
Pertahanan, Kemenko Polhukam, Marsma TNI Fahru Zaini
menuturkan China telah memasukkan sebagian wilayah
perairan laut Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau,
ke dalam peta wilayah mereka.
Ia menjelaskan, China telah menggambar peta Laut
Natuna di Laut China Selatan masuk peta wilayahnya
dengan sembilan dash line atau garis terputus. Bahkan
gambar tersebut sudah tercantum dalam paspor terbaru
milik warga China.
♞ Okezone